Berita K3 Anda

Benarkah sanksi K3 di Indonesia masih lemah dibandingkan negara lain?  Sudah 46 tahun, UU No. 1 Tahun 1970 diberlakukan untuk mengatur semua hal yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Sayangnya meski sudah puluhan tahun diterapkan, UU No. 1 Tahun 1970 masih tetap otentik tanpa ada amandemen sedikit pun. Termasuk mengenai hukuman maksimum di undang-undang ini hanya berupa denda Rp 100.000 atau kurungan tiga bulan penjara.

Tercantum pada Bab XI Ketentuan-ketentuan Penutup, Pasal 15 Ayat 2 yang menyatakan:

Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Di era MEA 2016, UU No. 1 Tahun 1970 jelas sudah tertinggal. Misalnya, tercantum sanksi untuk pelanggar K3 berupa denda Rp 100.000, karena nominal tersebut pada tahun 1970 dengan 2016 itu berbeda nilainya. Hal ini membuat pelanggaran K3 akan mudah terjadi bila tidak ada revisi. Lemahnya hukuman ini juga semakin membuktikan bahwa harga nyawa pekerja di Indonesia sangatlah murah.

Regulasi yang ada saat ini belum mampu memberikan efek jera bagi perusahaan atau orang yang melanggar norma-norma dan ketentuan K3. Bila dilihat secara menyeluruh, UU No. 1 Tahun 1970 itu sifatnya masih preventif. Jelas tidak cocok dengan zaman sekarang karena tidak bisa memberi efek jera. 

Sementara itu, bila merujuk pada sanksi dalam UU No.1 Tahun 1970, undang-undang hukum pidana lebih sering dipakai untuk menjerat pelanggar karena kelalaiannya menyebabkan orang lain celaka. Akibatnya, hanya pelanggar saja yang tersentuh hukum, namun tidak ada perbaikan pada keseluruhan sistem K3, sehingga kecelakaan kerja tetap terjadi.

Data BPJS menunjukkan, setiap tahun rata-rata terjadi kecelakaan kerja sebanyak 98 ribu hingga 100 ribu di Indonesia. Tahun 2015 lalu, tercatat 105.182 kecelakaan kerja yang mengakibatkan 2.375 orang meninggal dunia. Pemerintah yakin masih banyak kecelakaan kerja yang terjadi di luar sana, sebab banyak pula perusahaan yang tidak melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerjanya.

Meski angka kecelakaan kerja tersebut terbilang kecil dibandingkan jumlah angkatan kerja 121 juta orang, tetap saja hal ini tidak boleh diabaikan. Terutama masalah regulasi dalam undang-undang perlu direvisi untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar K3.

Melihat Tegasnya Sanksi K3 di Negara Lain

Di Amerika Serikat, pelanggar K3 bisa dikenakan denda maksimal $ 250.000 atau sekitar Rp 3,3 miliar untuk perusahaan perseorangan dan $ 500.000 atau sekitar Rp 6,7 miliar untuk perusahaan persekutuan. OSHA pernah menjatuhkan denda sebesar $ 1 juta atau sekitar Rp 13,2 miliar kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran hingga berulang kali, di luar denda $ 250.000. Bahkan pada tahun 2005, OSHA pernah menjatuhkan hukuman denda lebih dari $ 21.000.000 atau sekitar Rp 278 miliar kepada BP Products North America, Inc., anak perusahaan British Petroleum karena telah melakukan 301 pelanggaran K3 yang disengaja dan mengakibatkan cedera serius.

Selain itu, pelanggar juga bisa dikenakan hukuman pidana kurungan maksimal enam atau satu tahun tergantung jenis pelanggaran K3 yang dilakukan. Bila terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian atau cedera, perusahaan juga wajib memberikan kompensasi kepada pekerja, namun proses hukum masih terus berlangsung.

Sumber: www.SafetySign.co.id

Di Saskatchewan, Kanada, pelanggar K3 baik perusahaan perseorangan maupun perusahaan persekutuan dikenakan denda maksimal $300.000 atau sekitar 3 miliar. Bila pelanggaran mengakibatkan cedera serius atau kematian, denda yang dikenakan $500.000 untuk perusahaan perseorangan dan $1.500.000 atau sekitar 20 miliar untuk perusahaan persekutuan. Selain itu, perusahaan juga wajib memberikan biaya kompensasi untuk pekerja dengan cedera serius atau mengalami cacat.

Sebelum menjatuhkan hukuman, lembaga hukum berwenang biasanya mempertimbangkan beberapa faktor, seperti identitas pekerja yang mengalami kecelakaan, level perusahaan, jenis pelanggaran, hingga kondisi ekonomi perusahaan. Hukuman di atas diterapkan pemerintah setempat guna memberikan efek jera kepada perusahaan agar tidak mengulangi pelanggaran di masa mendatang. Hukuman bisa lebih berat bila pelanggaran K3 dilakukan secara sengaja.

Di Cina, UU Keselamatan Kerja menetapkan hukuman yang lebih berat bagi pelanggar K3. Pelanggar K3 akan dikenakan denda mulai dari 200.000 yuan atau sekitar Rp 406 juta hingga 20 juta yuan atau sekitar Rp 41 miliar, tergantung skala pelanggaran yang dilakukan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Bila pelanggaran K3 mengakibatkan cedera serius atau kematian, perusahaan akan dikenakan denda antara 10 juta yuan hingga 20 juta yuan.

Sedangkan, bagi manajer yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut akan dikenakan denda antara 30%-80% dari pendapatan tahunannya. Bahkan, manajer tersebut akan diberhentikan dari pekerjaannya bila pelanggaran yang dilakukan sangat fatal.

Dibandingkan negara lain, sanksi K3 di Indonesia terbukti masih jauh dari kata "tegas dan kuat". Lembeknya hukuman bagi para pelanggar K3 ini mengakibatkan angka kecelakaan kerja di negeri ini masih terbilang tinggi. Banyak perusahaan yang masih menganggap keselamatan dan kesehatan pekerjanya sebagai hal yang tidak penting.

Ketika terjadi kecelakaan, rata-rata dari mereka dengan mudahnya mengeluarkan uang santunan yang seolah dengan uang tersebut anggota tubuh yang hilang atau nyawa pekerja yang melayang bisa kembali. Saat terjadi pelanggaran pun, rata-rata pemerintah hanya melakukan teguran tanpa diiringi tindakan lanjut dan jarang ada perusahaan yang langsung memperbaiki sistem K3-nya setelah mendapat peringatan tersebut.

Kurangnya kesadaran perusahaan akan pentingnya melakukan implementasi K3 karena alasan biaya yang mahal plus lemahnya penegakan sanksi UU No.1 Tahun 1970 menyebabkan perusahaan semakin "bandel" untuk memberi jaminan K3 bagi pekerjanya.

Implementasi K3 merupakan suatu hal yang kompleks. Penerapan, pembinaan, dan pengawasan K3 dari pemerintah, pengusaha, profesional K3, dan buruh sangat diperlukan untuk meningkatkan harga nyawa para pekerja.

Maka, mau tidak mau, semua pihak tersebut harus segera memperbaiki penerapan K3 dan perundangan K3 yang ada perlu diperkuat untuk menjamin para pekerja dapat kembali ke rumahnya dengan selamat. Haruskah sanksi keselamatan kerja diberlakukan setegas dan sekeras negara lain di negeri kita ini? Bagaimana pendapat Anda, sobat pro safety?

Semoga Bermanfaat. Salam Safety!

Sumber: www.SafetySign.co.id

Ingin tahu pekerjaan dengan risiko penyakit jantung tertinggi? Apakah pekerjaan Anda salah satunya? Tentu sebagian dari Anda tidak percaya bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan perdagangan grosir umumnya menghadapi risiko penyakit jantung yang tertinggi.

Studi dari pusat pengendalian dan pencegahan penyakit di AS menyatakan, sekitar 2,9 persen orang yang pekerjaannya berhubungan dengan perdagangan grosir umumnya menghadapi risiko penyakit jantung tertinggi. Sedangkan, 0,8 persen orang yang bekerja di bidang keuangan dan asuransi memiliki risiko penyakit jantung terendah.

Peneliti menemukan, risiko penyakit jantung pada orang bekerja adalah 1,9 persen dibanding pengangguran yang mencari pekerjaan, yaitu 2,5 persen dan pengangguran yang tidak mencari pekerjaan, sebanyak 6,3 persen.

Sumber: www.SafetySign.co.id

Berikut daftar pekerjaan dengan risiko penyakit jantung, di antaranya:

Penelitian tersebut belum menjelaskan kenapa pekerjaan berkaitan dengan risiko penyakit jantung, namun karakteristik pekerjaan biasanya berhubungan dengan tingkat stres yang meningkatkan risiko penyakit jantung.

Berikut enam cara agar tidak terkena penyakit jantung di usia 30-an:

Nah, sobat pro safety, dari daftar pekerjaan dengan risiko jantung tertinggi, apakah pekerjaan Anda salah satunya?

Sumber: www.SafetySign.co.id

5 Kesalahan dalam risk assessment ini wajib kita hindari.

Phil Chambers CMIOSH, seorang Strategic Safety Systems mengungkapkan bahwa ada 5 kesalahan umum dalam melakukan risk assessment yaitu:

1. Hanya dilakukan untuk formalitas/ memenuhi tuntutan peraturan yang berlaku

Peraturan yang berlaku tentu saja wajib dipatuhi, namun tujuan utama risk assessment adalah sebagai alat manajemen K3 dimana tanpa adanya assessment, manajemen risiko tidak dapat dilakukan.

2. Hanya dilakukan dari balik meja tanpa melihat prosesnya langsung

Melakukan risk assessment diatas kertas tidaklah cukup. Dengan melakukan pengamatan dilapangan langsung, akan memberikan sudut pandang yang lebih luas sesuai kenyataan yang terjadi.

3. Hanya melakukan tanpa mempertahankan

Setelah melakukan risk assessment, maka prosesnya tidak berhenti disitu saja. Mempertahankan agar potensi bahaya tetap terkendali seiring berjalannya waktu, adalah hal yang tidak kalah penting juga. Pengawasan secara berkala terhadap pengendalian potensi bahaya adalah salah satu contoh tindakan dalam mempertahankan agar potensi bahaya dapat tetap terkendali.

4. Tidak ada perencanaan

Perencanaan dalam risk assessment sangatlah penting. Dengan memahami rencana keselutuhan, maka kita akan paham gambaran besar dari proses keseluruhan HIRA DC. Sehingga setelah risk assessment dapat menghasilkan output seperti rencana tindak lanjut, dan urutan resiko dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah.

5. Tidak ada urutan risiko yang timbul

Urutan resiko dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah sangatlah diperlukan untuk dasar tindak lanjut dengan mengutamakan penanganan resiko yang paling tinggi dahulu b aru kemudian ke tingkat resiko yang dibawahnya.

Happy risk assessment, Salam Safety untuk Perusahaan Anda!!


Sumber : safetysign.co.id

Tahukah Anda jika kelelahan kerja bisa merugikan perusahaan di Amerika Serikat hingga ratusan triliun setiap tahunnya? Menurut data dari  2016 Liberty Mutual Workplace Safety Index  yang dibuat oleh Liberty Mutual Research Institute for Safety, terdapat 10 penyebab kecelakaan serius nonfatal di tempat kerja dengan biaya langsung terbesar yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha di AS.

Riset tersebut menyebutkan, setidaknya pekerja membutuhkan waktu istirahat rata-rata enam hari pasca kecelakaan dan perusahaan harus membayar kompensasi (biaya langsung) dengan total $61.88 billion atau sekitar 830 triliun per tahunnya. Apa saja kecelakaan nonfatal yang bisa merugikan perusahaan hingga ratusan triliun itu?

10. Kecelakaan kerja akibat melakukan pekerjaan dengan gerakan berulang-ulang, seperti memasang baut, mengecat dinding, memaku, dll.

Banyaknya kecelakaan kerja: 2,9 persen

Kerugian: $ 1.82 Billion (sekitar 24 triliun)

9. Terbentur benda keras atau peralatan di area kerja.

Banyaknya kecelakaan kerja: 3 persen

Kerugian: $ 1.85 Billion (sekitar 25 triliun)

Apakah di perusahaan Anda masih sering terjadi kecelakaan kerja atau bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya? Apa yang menjadi penyebabnya? Untuk menemukan jawabannya, cobalah lihat, apakah penerapan program K3 di perusahaan Anda sudah efektif? Apakah Anda konsisten menjalankannya? Jika belum, bisa jadisafety program yang belum optimal merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan Anda.

Apa itu safety program?

Safety program atau program K3 merupakan akar dari implementasi K3 untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Safety program berisi perencanaan mencakup unsur-unsur K3 yang dirancang untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Program K3 ini berisi rencana kegiatan sesuai yang dipersyaratkan oleh UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Rancangan safety program di setiap perusahaan tentu berbeda-beda. Maka dari itu, selain untuk pemenuhan kebutuhan persyaratan undang-undang atau peraturan K3, safety program pun harus dikembangkan berdasarkan jenis dan karakteristik serta budaya kerja sebuah perusahaan.

Bagaimana cara membangun sebuah safety program yang efektif?

Agar safety program Anda berhasil dan berjalan efektif, sebaiknya perhatikan 6 elemen kunci dalam membangun program K3 berikut ini:

Elemen 1 - Komitmen dan keterlibatan manajemen

"Your employees learn by example. If they don't see you practicing good safety habits, they won't think safety is important." - Electrical Construction & Maintenance

Sebagai safety officer mungkin Anda pernah mendengar atau bahkan bertanya "Dari mana mulainya suatu implementasi K3?". Para ahli K3 pun dengan tegas menjawab, "K3 dimulai dari orang berkerah putih atau orang berdasi di perusahaan tersebut".

Ya, maksud dari pernyataan di atas adalah implementasi program K3 yang efektif harus dimulai dari top manajemen dan tim manajemen. Komitmen dan keterlibatan top manajemen dan jajaran manajemen merupakan hal paling mendasar dan penting dalam menggerakkan partisipasi pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman.

Komitmen ini harus menjadi prioritas utama pemimpin dan manajemen dalam mewujudkan program K3 yang efektif. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menyertakan pentingnya K3 dalam misi perusahaan dan melibatkan pekerja untuk mengikuti semua prosedur K3.

Elemen 2 - Identifikasi bahaya dan penilaian risiko

Program ini berisi proses mengenali bahaya pada suatu pekerjaan, membuat identifikasi bahaya dan nilai dari risiko tersebut kemudian melakukan pengendalian terhadap risiko bahaya yang telah diidentifikasi. Tujuan dari identifikasi bahaya dan penilaian risiko ini untuk mencegah dan meminimalkan kecelakaan kerja serta meningkatkan produktivitas.

Dengan adanya identifikasi bahaya dan penilaian risiko, pekerja diharapkan dapat membedakan antara:

Bahaya di tempat kerja yang teridentifikasi harus dievaluasi potensial efeknya untuk menentukan prioritas pengendaliannya. Dalam penentuan prioritas, Anda dapat menggunakan sistem rating dari risiko.

Elemen 3 -  Kebijakan dan peraturan K3 harus dibuat secara tertulis

Dalam hal ini, manajemen harus bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan peraturan K3 yang jelas bagi pekerjanya. Untuk menciptakan safety culture, tanggung jawab pekerja harus dibuat secara jelas dan tertulis. Kebijakan dan peraturan K3 ini sangat penting untuk meminimalkan kekeliruan terkait pekerjaan yang berhubungan dengan K3.

Berikut daftar peraturan K3 yang harus dibuat secara tertulis:

Peraturan K3 sebenarnya dapat disesuaikan dengan jenis usaha perusahaan. Dalam membuat kebijakan dan peraturan K3 sebaiknya menggunakan istilah yang jelas, tidak ambigu, tegas, dan lugas. Pastikan program ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan diimplementasikan di seluruh kegiatan kerja.

Elemen 4 - Pelatihan pekerja

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pekerja baru berpotensi mengalami kecelakaan kerja dan cedera lebih besar dibanding pekerja lama. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman, menjadi penyebab para pekerja baru mengalami kecelakaan kerja dan cedera rata-rata terjadi pada enam bulan pertama di tempat kerja.

Pelatihan K3 merupakan program yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismail. A (2010) menunjukkan bahwa pelatihan dapat meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pekerja. Kompetensi dan pemahaman K3 pekerja yang mumpuni secara tidak langsung dapat meningkatkan budaya dan perilaku K3 yang akhirnya akan meminimalkan kecelakaan kerja.

Setiap pekerja baru harus mendapatkan pelatihan yang cukup sebelum melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Pelatihan pun dilakukan untuk pekerja lama sebagai penyegaran.

Pelatihan yang diberikan harus meliputi pengetahuan dan keahlian sesuai jenis pekerjaan guna meningkatkan kompetensi pokok dan kompetensi K3.

Elemen 5 - Pelaporan dan penyelidikan kecelakaan kerja/ insiden

Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cedera pada pekerja baik ringan maupun berat atau kerusakan barang aset perusahaan, pekerja yang mengetahui kejadian tersebut harus melaporkan kepada atasan. Tim investigasi yang kompeten akan meneliti penyebab kecelakaan dan menentukan langkah pencegahan agar kecelakaan serupa tidak terulang lagi.

Tujuan pelaporan dan penyelidikan kecelakaan kerja:

Elemen 6 - Melakukan evaluasi program K3 setiap tahun

Setiap program yang terlaksana harus dilakukan pemantauan dan pengukuran untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari program K3 yang dibuat manajemen. Dengan evaluasi program K3, manajemen pun dapat melakukan perbaikan pada elemen-elemen yang dirasa kurang maksimal atau menciptakan elemen baru untuk meminimalkan cedera dan kecelakaan kerja.

Enam elemen kunci di atas dapat Anda jadikan referensi dalam membangun sebuah safety program yang efektif. Dari keenam elemen tersebut, manakah yang penerapannya sudah maksimal di perusahaan Anda, sobat pro safety?

Semoga Bermanfaat. Salam safety!

Sumber: www.SafetySign.co.id